Perubahan Anggaran Dasar Akta Perusahaan — Jelas Legal
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Akta Notaris RUPS • SK Persetujuan Menteri AHU Kemenkumham • Update NIB OSS RBA Tarif Negosiasi via WA
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR & RESTRUKTURISASI AKTA PERSEROAN

Perubahan Anggaran Dasar Akta Resmi, Sah, Tepat & Sesuai Regulasi.

Ingin melakukan penyesuaian pasal-pasal Anggaran Dasar perseroan (PT, CV, PT PMA, PT Perorangan), penyesuaian klausul dengan UU Cipta Kerja, perpanjangan jangka waktu berdiri, atau restrukturisasi menyeluruh? Jelas Legal mendampingi pengurusan secara tuntas — mulai dari draf RUPS Luar Biasa / Keputusan Sirkuler, Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar, SK Persetujuan Menteri Hukum & HAM RI, hingga sinkronisasi NIB OSS RBA. Biaya fleksibel & bisa dinegosiasikan via WhatsApp.

100% Sah & SK Kemenkumham Terbit
Sesuai UUPT No. 40/2007 & UU Cipta Kerja
Sinkronisasi NIB OSS RBA Tuntas
STATUS LEGALITAS ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Sah & Mutakhir

Akta Notaris & SK AHU Kemenkumham DISAHKAN
Klausul UUPT & KBLI 2020 TERVALIDASI
Integrasi NIB OSS RBA & DJP SINKRON
💡 Mengapa Biaya Kami Bisa Dinegosiasikan?

Kebutuhan amandemen beragam—mulai dari penyesuaian pasal tertentu (nama/tempat kedudukan/KBLI), penambahan pasal tata kelola perseroan, hingga restrukturisasi menyeluruh anggaran dasar akta lama.

1.550+
Anggaran Dasar Berhasil Diubah
Amandemen sah & berkekuatan hukum
100%
Lolos Verifikasi AHU Online
Sesuai standar baku Kemenkumham RI
3-5 Hari
Rata-Rata Waktu Proses
Pengerjaan akta & SK Menteri cepat
< 15 Mnt
Respon Konsultasi Draf Akta
Review klausul & pasal instan via WA
Cakupan Layanan Perubahan Anggaran Dasar

Solusi Menyeluruh Amandemen & Restrukturisasi Akta Perseroan

Kami mendampingi proses dari legal audit akta lama, draf RUPS Luar Biasa, pembuatan akta notariil, hingga penerbitan SK Menteri Hukum & HAM RI dan pembaruan OSS RBA.

📜

Amandemen Pasal Spesifik Anggaran Dasar

Perubahan pada klausul tertentu seperti Pasal 1 (Nama & Tempat Kedudukan), Pasal 3 (Maksud & Tujuan Usaha), atau Pasal 4 (Struktur Permodalan Perseroan).

  • Penyesuaian redaksional pasal-pasal Anggaran Dasar
  • Perubahan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas
  • Penyesuaian ketentuan kuorum rapat dan hak suara pemegang saham
✍️

Penyusunan Risalah RUPSLB / Keputusan Sirkuler

Pembuatan draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atau Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham secara presisi.

  • Penyusunan agenda amandemen klausul Anggaran Dasar
  • Perhitungan kuorum persetujuan 2/3 atau 3/4 pemegang saham
  • Pemberian kuasa kepada direksi / notaris untuk mendaftar ke Kemenkumham
🏛️

Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar

Pembuatan Akta Notaris resmi Berita Acara RUPS atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) rekanan resmi terpercaya yang berkekuatan hukum.

  • Penyusunan minuta akta perubahan anggaran dasar lengkap
  • Pendampingan proses penandatanganan para pihak
  • Penerbitan Salinan Akta Notaris resmi untuk pendaftaran AHU
⚖️

Persetujuan & Penerimaan Ditjen AHU Kemenkumham

Pengajuan pengesahan ke portal Ditjen AHU Online hingga terbit Surat Keputusan (SK) Persetujuan Menteri atau Surat Penerimaan Pemberitahuan resmi.

  • Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal Tertentu
  • Penerbitan SK Persetujuan Menteri Hukum & HAM RI
  • Pencatatan resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
🔄

Penyesuaian Anggaran Dasar UU Cipta Kerja

Pembaruan akta pendirian perseroan lama agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan terbaru dan integrasi KBLI 2020 5-digit.

  • Restrukturisasi maksud & tujuan perseroan ke format KBLI 2020
  • Penyesuaian batasan modal dasar dan modal disetor
  • Harmonisasi klausul tata kelola organ perseroan (GOC)

Sinkronisasi NIB OSS RBA & Profil KSWP Pajak

Penarikan data legalitas terbaru dari AHU ke sistem OSS RBA Kementerian Investasi/BKPM dan pembaruan data master perpajakan di DJP.

  • Pembaruan data legalitas akta pada akun portal OSS RBA
  • Penerbitan cetak ulang lampiran NIB dengan klausul baru
  • Sinkronisasi data klasifikasi usaha pada master KSWP DJP
Pilihan Paket Perubahan Anggaran Dasar

Harga Fleksibel Sesuai Kebutuhan Amandemen Akta

Pilih skema perubahan Anggaran Dasar yang Anda perlukan. Tarif dapat dinegosiasikan sesuai jumlah pasal yang diubah, bentuk badan usaha, dan kompleksitas perizinan yang disinkronkan.

Amandemen Spesifik

Paket Amandemen Pasal Tertentu

Solusi praktis dan cepat untuk perubahan 1–2 pasal spesifik dalam Anggaran Dasar perseroan (misal: nama, kedudukan, atau KBLI).

Skema Tarif
Negosiasi di WA
Proses ringkas & hemat biaya notariil
  • Penyusunan Risalah RUPSLB / Keputusan Sirkuler
  • Pembuatan Akta Notaris Perubahan Pasal Spesifik
  • Penerbitan SK Persetujuan / Bukti AHU Kemenkumham RI
  • Pembaruan data legalitas pada NIB OSS RBA
  • Sinkronisasi data master pada Ditjen Pajak (DJP)
Harmonisasi Regulasi Baru

Paket Penyesuaian UU Cipta Kerja

Khusus untuk perseroan dengan akta lama yang belum disesuaikan dengan ketentuan UU Cipta Kerja & KBLI 2020 OSS RBA.

Skema Tarif
Negosiasi di WA
Audit kepatuhan akta & izin terpadu
  • Legal Due Diligence audit akta lama perseroan
  • Penyelarasan klausul maksud & tujuan KBLI 2020 5-digit
  • Pembuatan Akta Notaris Penyesuaian Anggaran Dasar
  • Penerbitan SK Persetujuan Menteri Kemenkumham RI
  • Migrasi akun & aktivasi perizinan OSS RBA Berbasis Risiko
  • SLA Pengerjaan Prioritas & Pendampingan Personal
Keunggulan Jelas Legal

Mengapa Mengurus Perubahan Anggaran Dasar Bersama Kami?

Kami memastikan setiap pasal yang diubah memiliki landasan hukum yang kuat, terdaftar resmi di Kementerian, dan terintegrasi otomatis ke sistem perizinan berusaha nasional.

⚖️

Draf Akta Notariil Presisi

Minuta akta notaris disusun cermat mengacu pada UU PT No. 40/2007 dan UU Cipta Kerja guna melindungi hak perseroan dan pemegang saham.

🏛️

SK AHU Kemenkumham Resmi

Pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar diproses langsung via Ditjen AHU Online hingga terbit Surat Keputusan (SK) Menteri yang sah.

🤝

Tarif Nego Fleksibel

Biaya layanan disesuaikan secara transparan berdasarkan jumlah pasal yang diubah dan lingkup perizinan yang disinkronkan.

💬

Konsultasi Ramah & Solutif

Seluruh tahapan hukum dijelaskan secara gamblang dan mudah dimengerti tanpa bahasa birokrasi yang membingungkan.

Alur Kerja Praktis

4 Langkah Mudah Perubahan Anggaran Dasar

Proses terstruktur dari penelaahan akta lama hingga seluruh berkas kementerian dan OSS RBA terbit sah.

1

Konsultasi & Nego WA

Kirimkan salinan akta lama & rencana pasal yang ingin diubah via WA. Tim kami cek kuorum dan estimasi biaya.

2

Draf RUPS & Akta Notaris

Penyusunan risalah RUPSLB / keputusan sirkuler dan pembuatan akta notaris perubahan anggaran dasar perseroan.

3

Pengesahan Kemenkumham

Pengajuan permohonan ke Ditjen AHU Online hingga Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum & HAM diterbitkan resmi.

4

Update OSS & Dokumen Beres

Sinkronisasi data ke portal OSS RBA, penerbitan NIB baru, dan penyerahan bundel berkas akta siap pakai.

FAQ Perubahan Anggaran Dasar

Pertanyaan Sering Diajukan

Jawaban ringkas seputar syarat, regulasi, dan prosedur amandemen Anggaran Dasar perseroan.

Sesuai Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT), perubahan Anggaran Dasar yang wajib memperoleh SK Persetujuan Menteri meliputi: perubahan nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya modal dasar; serta pengurangan modal ditempatkan dan disetor. Sedangkan perubahan anggaran dasar lainnya (seperti perubahan susunan pengurus atau penambahan modal disetor dalam batas modal dasar) cukup melalui Pemberitahuan Perubahan Data ke Ditjen AHU Kemenkumham.
Berdasarkan Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007, RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan kuorum yang lebih besar dalam Anggaran Dasar perseroan Anda.
Sangat dianjurkan. Perseroan yang didirikan sebelum berlakunya KBLI 2020 atau masih menggunakan klausul maksud dan tujuan umum seringkali mengalami kendala penolakan validasi izin usaha dan sertifikat standar di portal OSS RBA. Dengan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ke format KBLI 2020 5-digit, izin usaha Anda akan otomatis terbit lancar tanpa hambatan teknis.
Perubahan Anggaran Dasar yang diputuskan dalam RUPS wajib dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dan segera diajukan permohonan persetujuannya kepada Menteri Hukum & HAM RI sebelum masa berlaku keputusan berakhir.
Dokumen yang dibutuhkan antara lain: Salinan Akta Pendirian dan seluruh Akta Perubahan Terakhir; SK Persetujuan / Bukti Penerimaan AHU Kemenkumham terakhir; NPWP Badan Usaha; NIB OSS RBA; KTP & NPWP seluruh Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris; serta rincian pasal atau klausul yang ingin diubah.
Cukup klik tombol "Negosiasi di WA" pada halaman ini. Sampaikan bentuk badan usaha Anda (PT Biasa, PT PMA, PT Perorangan, atau CV) dan pasal apa saja yang ingin diubah. Tim konsultan Jelas Legal akan langsung melakukan penelaahan draf dan memberikan penawaran harga terbaik yang transparan.
KONSULTASI & NEGOSIASI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Siap Melakukan Amandemen Anggaran Dasar Akta dengan Kepastian Hukum yang Sah?

Konsultasikan rencana amandemen pasal anggaran dasar, penyesuaian regulasi UU Cipta Kerja, atau restrukturisasi akta perseroan Anda sekarang. Tim Jelas Legal siap membantu proses dari draf RUPS, akta notaris, pengesahan AHU, hingga update NIB OSS & data perpajakan terbit resmi.

Negosiasi di WhatsApp Sekarang
Negosiasi Anggaran Dasar di WA